Angka Partisipasi Sekolah di Garut Menurun, Bupati Syakur: “Anak SMP Mulai Banyak yang Tidak Melanjutkan Sekolah”
FAKTA GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut menghadapi tantangan serius di sektor pendidikan. Data terbaru menunjukkan terjadinya penurunan angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda di daerah tersebut.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, saat memberikan pembinaan kepada para kepala sekolah dan pengawas di Aula Dinas Sosial Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (10/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bupati menyoroti meningkatnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan sekolah setelah menamatkan pendidikan dasar.
Penurunan APS Jadi Sinyal Bahaya Pendidikan
Dalam arahannya, Bupati Syakur menegaskan bahwa meski tingkat partisipasi di Sekolah Dasar (SD) masih stabil, tren pada jenjang SMP justru menurun. Ia menilai fenomena ini perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan efek domino terhadap kualitas sumber daya manusia di Garut.
“Sekarang angka partisipasi SMP itu menurun. Kalau SD masih baik, tapi anak-anak SMP mulai banyak yang tidak melanjutkan. Ini harus jadi perhatian kita bersama supaya tidak ada lagi yang putus sekolah,” ujarnya dengan nada serius.
Menurut Bupati, ada dua faktor utama yang memengaruhi penurunan partisipasi tersebut, yaitu tekanan ekonomi keluarga dan pandangan sosial masyarakat. Di sejumlah daerah pedesaan, banyak orang tua masih beranggapan bahwa anak-anak lebih baik membantu mencari nafkah daripada melanjutkan pendidikan.
“Masih banyak orang tua berpikir anaknya lebih baik bantu mencari uang daripada sekolah. Padahal pendidikan itu jalan utama untuk memperbaiki kehidupan,” tambahnya.
Kolaborasi Jadi Kunci Mengatasi Tantangan
Bupati Syakur menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Menurutnya, peran guru, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan setiap anak di Garut tetap mendapat akses pendidikan.
“Ini tanggung jawab kita semua. Pemerintah, guru, dan masyarakat harus bergerak bersama. Jangan sampai masa depan anak-anak dikorbankan hanya karena keterbatasan ekonomi,” tegasnya.
Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari dunia usaha dan organisasi sosial, agar pendidikan di Garut menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sekolah Harus Jadi Tempat Aman bagi Anak
Selain masalah APS, Bupati Syakur turut menyoroti isu kekerasan dan pelecehan di lingkungan sekolah. Ia meminta kepala sekolah dan pengawas meningkatkan kewaspadaan serta menciptakan iklim belajar yang aman bagi seluruh siswa.
“Pelecehan bisa muncul karena relasi yang timpang antara yang kuat dan lemah. Sekolah harus benar-benar menjadi tempat yang aman. Kepala sekolah dan guru wajib mendeteksi potensi kekerasan sejak dini,” katanya.
Bupati menilai bahwa rasa aman merupakan syarat utama agar anak-anak mau dan semangat bersekolah tanpa rasa takut.
Program Sekolah Rakyat dan Pemerataan Akses Pendidikan
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga membahas Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, program ini berpotensi membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap mendapat pendidikan layak.
“Program Sekolah Rakyat itu bagus karena dibiayai pemerintah dan kualitasnya terjaga. Tapi kita di daerah juga harus berjuang agar pendidikan tetap berkualitas,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program pendidikan di daerah bergantung pada kesadaran masyarakat dan komitmen para pendidik.
Pendidikan, Investasi untuk Masa Depan Garut
Menutup arahannya, Bupati Syakur mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan pemerintah semata.
“Kalau anak-anak Garut berhenti sekolah, yang hilang bukan hanya angka partisipasi, tapi masa depan mereka. Kita tidak boleh diam,” tegasnya.
Fenomena menurunnya APS di Kabupaten Garut menjadi peringatan bahwa peningkatan kualitas pendidikan memerlukan kerja sama lintas sektor. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bersinergi memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk belajar tanpa hambatan ekonomi maupun sosial.
Pendidikan bukan sekadar kewajiban, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan daerah dan bangsa.***
Tinggalkan Balasan
