Diduga Terlibat VCS, Oknum Anggota DPRD Garut Jadi Sorotan Publik
FAKTA GARUT – Jagat maya kembali digemparkan dengan beredarnya foto dan potongan video yang diduga memperlihatkan seorang oknum anggota DPRD Garut berinisial AR tengah melakukan video call seks (VCS) bersama seorang perempuan.
Wajah pria yang disebut-sebut mirip anggota dewan periode 2024–2029 itu terlihat jelas dalam rekaman berdurasi 16 detik yang kini beredar luas.
Dalam tangkapan layar yang beredar, terpampang keterangan bertuliskan “Anggota DPRD Garut Periode 2024-2029 Lakukan VCS Berbayar. Tetapi saat ditagih bayar dia belum transfer uang jasa VCS”. Bahkan, pada bagian lain rekaman tersebut muncul tulisan lain yang menyebut, “Orang ini tidak mau bayar VCS, kalau ada yang kenal tolong suruh hubungi nomor telepon kami.”
Potongan video itu semakin menjadi perhatian karena menampilkan wajah pria yang sangat mirip AR, sementara di sisi kanan bawah layar terlihat sosok perempuan yang sengaja diburamkan, diduga tidak mengenakan busana.
Beredarnya video dan foto tersebut sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Garut. Beberapa jurnalis lokal bahkan mengaku terkejut setelah mendapatkan kiriman konten tersebut. Sejumlah pihak menilai kasus ini memalukan dan mencoreng nama baik lembaga legislatif.
Seorang pengamat politik lokal yang enggan disebutkan namanya menilai, jika benar terbukti, kasus ini akan menjadi pukulan telak bagi kepercayaan publik terhadap wakil rakyat. “Masyarakat tentu berharap anggota dewan bisa menjaga etika, moral, dan wibawa. Kalau benar terjadi, ini jelas mencoreng citra DPRD,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, AR yang disebut-sebut dalam video tersebut belum bisa dimintai keterangan. Upaya konfirmasi dari sejumlah wartawan dengan mendatangi Gedung DPRD Garut juga tidak membuahkan hasil. AR tidak terlihat hadir dalam beberapa kesempatan sidang maupun agenda dewan.
Sementara itu, pihak DPRD Garut sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar viral ini. Publik kini menunggu klarifikasi langsung dari yang bersangkutan maupun dari lembaga dewan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Praktik VCS berbayar tidak hanya dianggap tabu secara sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama bila melibatkan dugaan penipuan transaksi ataupun penyebaran konten asusila.
Masyarakat Garut kini menunggu kejelasan dan klarifikasi resmi dari AR maupun DPRD. Publik berharap kasus ini tidak hanya berakhir sebagai gosip politik, melainkan dapat ditindaklanjuti secara transparan untuk menjaga integritas lembaga perwakilan rakyat.***
Tinggalkan Balasan
