RKPD 2027 Garut: Fokus pada Pemerataan Layanan Dasar dan Produktivitas Daerah untuk Mewujudkan Garut Hebat Berkelanjutan
FAKTA GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut telah memulai proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD. Acara ini, yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut, Jalan Patriot, pada Kamis, 22 Januari 2026, dibuka secara resmi oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin. Forum ini menjadi langkah awal penting dalam mengumpulkan masukan dari berbagai pihak sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Dalam sambutannya, Bupati Abdusy Syakur Amin menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa RKPD 2027 bukan sekadar dokumen teknis, melainkan fondasi strategis untuk merealisasikan visi “Garut Hebat dan Berkelanjutan”. “Forum ini bukan tempat untuk menetapkan kegiatan spesifik, tetapi untuk membentuk arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan memandu seluruh proses perencanaan berikutnya,” ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk transparansi dan partisipasi publik.
Tema utama yang diusung Pemkab Garut untuk tahun 2027 adalah “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah”. Tema ini dirancang sebagai respons langsung terhadap tantangan nyata yang dihadapi wilayah, seperti kesenjangan kesejahteraan dan perlunya peningkatan daya saing. Bupati Amin menjelaskan bahwa visi Garut Hebat dan Berkelanjutan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta pembangunan yang adil dan lestari. “Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Garut merasakan manfaat pembangunan, tanpa meninggalkan aspek keberlanjutan untuk generasi mendatang,” tambahnya.
Forum ini mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, S. Fahmi, yang menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif. Saat ini, anggota DPRD sedang melakukan reses di lapangan dari 19 hingga 26 Januari 2026, untuk mengumpulkan aspirasi langsung dari masyarakat. “Melalui reses ini, kami dapat menangkap masalah riil dan harapan warga, yang kemudian menjadi bahan penting dalam perencanaan pembangunan,” kata Fahmi. Pendekatan ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membangun Garut yang lebih baik.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menjelaskan bahwa forum melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Forkopimda, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat. Proses penyusunan RKPD mengadopsi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi top-down dan bottom-up untuk memastikan keseimbangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Natsir merinci beberapa isu strategis utama yang akan menjadi fokus pada 2027:
- Pemenuhan Layanan Dasar: Prioritas diberikan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
- Tata Kelola Pemerintahan: Mendorong birokrasi yang profesional, inovatif, adaptif, dan bebas dari korupsi, guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
- Penguatan Ekonomi: Fokus pada pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, dengan pendekatan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Ketahanan Fiskal: Antisipasi terhadap keterbatasan anggaran daerah melalui pengelolaan keuangan yang prudent dan pencarian sumber pendanaan alternatif.
Natsir menambahkan bahwa setelah forum ini, perangkat daerah wajib menyempurnakan rancangan kerja mereka, sementara kecamatan akan menyelenggarakan Musrenbang tingkat kecamatan. Ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan dari desa dan kelurahan dengan prioritas daerah, memastikan pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.
Untuk memberikan arahan strategis, acara ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka menekankan pentingnya keselarasan RKPD Garut dengan kebijakan nasional dan provinsi, seperti program prioritas nasional untuk pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. Dengan pendekatan ini, Pemkab Garut berharap RKPD 2027 dapat menjadi blueprint yang efektif untuk mencapai Garut yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Sebagai catatan, informasi ini didasarkan pada proses perencanaan daerah yang transparan dan melibatkan partisipasi luas, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Untuk detail lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses dokumen resmi melalui situs web BAPPEDA Kabupaten Garut atau menghubungi pihak terkait.
Tinggalkan Balasan
