Desakan Evaluasi Menguat, Dugaan Kerugian Miliaran Rupiah Seret Nama Pimpinan DPRD Garut Jadi Sorotan
FAKTA GARUT – Dugaan kasus yang menyeret salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Garut terkait kerugian miliaran rupiah yang dialami sejumlah pengusaha lokal terus menjadi perhatian publik. Polemik yang bermula dari informasi mengenai dugaan pinjaman uang dalam jumlah besar yang tidak kunjung terbayarkan itu kini memantik reaksi dari berbagai kalangan, termasuk internal Partai Golkar.
Meningkatnya sorotan masyarakat terhadap kasus tersebut mendorong sejumlah kader Golkar di Garut angkat bicara. Mereka menilai persoalan yang telah berkembang menjadi konsumsi publik itu perlu disikapi secara terbuka dan profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai maupun lembaga yang bersangkutan.
Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Garut, Rendy Destra Apriliando, menegaskan bahwa setiap kader yang dipercaya menduduki jabatan publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas serta nama baik partai.
“Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Namun jika memang terdapat persoalan yang telah menjadi konsumsi publik dan menimbulkan polemik, maka sudah sepatutnya ada klarifikasi terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif yang berkepanjangan,” ujar Rendy, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak semakin meluas dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi publik.
Desakan serupa juga disampaikan kader senior Partai Golkar Garut, H. Agus Indra Arisandi. Ia meminta DPD Partai Golkar Kabupaten Garut segera mengambil langkah evaluasi terhadap kader yang namanya dikaitkan dalam persoalan tersebut.
Menurut Agus, terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan yang beredar, dampak politik yang muncul sudah mulai dirasakan dan berpotensi memengaruhi citra partai di mata masyarakat.
“Golkar adalah partai besar yang dibangun dengan perjuangan panjang. Ketika ada kader yang terseret persoalan dan menjadi sorotan publik, DPD harus segera mengambil langkah evaluasi. Jangan sampai citra partai ikut tercoreng karena persoalan individu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi organisasi bukanlah bentuk vonis terhadap seseorang, melainkan langkah preventif untuk menjaga marwah partai serta memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.
Di sisi lain, kasus yang tengah menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Garut tersebut juga mendapat perhatian dari sejumlah aktivis dan elemen masyarakat. Mereka mendorong agar persoalan ini ditelusuri secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Beberapa pihak bahkan menilai bahwa perkara tersebut tidak bisa semata-mata dipandang sebagai urusan pribadi apabila terdapat keterkaitan dengan jabatan publik yang melekat pada pihak yang bersangkutan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi maupun klarifikasi dari pihak yang namanya disebut dalam dugaan tersebut. Masyarakat pun masih menunggu penjelasan terbuka guna menjernihkan berbagai informasi yang beredar.
“Partai harus hadir menjaga kehormatan organisasi, sementara hukum harus hadir untuk memastikan kebenaran,” pungkas H. Agus Indra Arisandi.
Kasus ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan, seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas terhadap para pejabat publik di Kabupaten Garut.(***)
Tinggalkan Balasan
